Panduan Klien

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Daftar dokumen formil menurut jenis kasus, agar konsultasi dan penanganan perkara Anda berjalan lebih cepat.

Dokumen dasar untuk menjadi klien

Klien perorangan
  • KTP (dan Kartu Keluarga bila perkara menyangkut keluarga atau harta)
  • NPWP, bila perkara menyangkut transaksi, usaha, atau pajak
  • Nomor WhatsApp dan email yang aktif
  • Surat kuasa khusus, bila perkara akan diwakilkan ke pengadilan atau instansi
  • Perjanjian jasa hukum dan kesepakatan honorarium, ditandatangani setelah ruang lingkup disepakati
Klien badan usaha (PT, CV, yayasan, dan sejenisnya)
  • Akta pendirian dan akta perubahan terakhir, beserta pengesahan dari instansi yang berwenang
  • NIB dan perizinan usaha yang dimiliki
  • NPWP perusahaan
  • KTP dan NPWP pengurus yang menandatangani (direksi atau pengurus yang berwenang)
  • Surat kuasa atau penunjukan yang sah bila perusahaan diwakili orang lain
  • Perjanjian jasa hukum (konsultan hukum), termasuk skema honorarium: bulanan, tahunan, atau success fee

Pertanahan & Properti

Jual beli tanah atau properti
  • Sertifikat tanah (SHM/SHGB) atau bukti hak lain, untuk diperiksa keabsahannya
  • KTP dan Kartu Keluarga penjual dan pembeli; akta nikah atau perjanjian kawin bila penjual atau pembeli menikah (persetujuan pasangan)
  • Bukti pembayaran PBB tahun berjalan (SPPT)
  • Akta atau surat dasar perolehan sebelumnya (jual beli, hibah, waris)
  • Informasi kesesuaian tata ruang atau peruntukan lahan
  • PBG/IMB bila di atas tanah terdapat bangunan
  • Surat keterangan tidak sengketa dari desa/kelurahan, bila diminta
  • NPWP para pihak dan bukti pajak yang berkaitan dengan peralihan (PPh dan BPHTB)
  • Draf perjanjian pendahuluan, kuitansi, atau bukti pembayaran yang sudah terjadi
Sengketa batas atau penguasaan lahan
  • Sertifikat atau bukti hak, dan peta bidang atau gambar ukur
  • Riwayat penguasaan tanah dan dokumen perolehan
  • Bukti pembayaran PBB dari tahun ke tahun
  • Foto lokasi, titik batas, dan koordinat bila ada
  • Nama saksi (tetangga, perangkat desa, pihak yang mengetahui batas)
  • Surat, somasi, atau korespondensi dengan pihak yang bersengketa
  • Dokumen atau klaim dari pihak lain, bila sudah diketahui
Waris tanah dan balik nama
  • Surat keterangan kematian pewaris
  • KTP, Kartu Keluarga, dan akta nikah pewaris dan seluruh ahli waris
  • Akta kelahiran ahli waris
  • Surat keterangan waris atau penetapan ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku bagi keluarga Anda
  • Sertifikat atau bukti hak atas tanah dan bukti PBB
  • Surat pernyataan atau persetujuan seluruh ahli waris, termasuk pelepasan hak bila ada
Tanah adat dan pekarangan desa
  • Keterangan dari desa adat (misalnya melalui bendesa atau prajuru) tentang status tanah
  • Ketentuan adat setempat (awig-awig) yang berkaitan, bila ada
  • Bukti kedudukan sebagai krama atau penerima ayahan, bila relevan
  • Sertifikat atau bukti penguasaan yang dimiliki
  • Catatan silsilah atau catatan keluarga yang berkaitan dengan tanah
Sewa jangka panjang atau pengikatan atas tanah
  • Sertifikat atau bukti hak atas objek, dan identitas pemilik
  • Draf perjanjian sewa atau pengikatan dari para pihak
  • Bukti PBB dan izin bangunan (PBG/IMB) bila ada bangunan
  • Informasi kesesuaian tata ruang
  • Persetujuan pasangan atau pihak lain yang berhak, bila disyaratkan

Keluarga & Waris

Perceraian
  • Buku nikah atau akta perkawinan (asli untuk diperiksa)
  • KTP dan Kartu Keluarga kedua pihak
  • Akta kelahiran anak, bila ada
  • Kronologi rumah tangga dan alasan perceraian secara tertulis
  • Bukti pendukung (pesan, foto, surat; visum atau laporan polisi bila ada kekerasan)
  • Daftar harta bersama dan bukti kepemilikannya
  • Nama saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga
Hak asuh dan nafkah anak
  • Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga
  • Putusan atau akta cerai, bila sudah ada
  • Bukti pengasuhan sehari-hari (sekolah, kesehatan, kegiatan anak)
  • Bukti biaya anak (SPP, kesehatan, kebutuhan rutin)
  • Bukti penghasilan kedua orang tua
  • Kronologi dan kesepakatan sebelumnya, bila ada
Harta bersama (gono-gini)
  • Buku nikah dan perjanjian pranikah, bila ada
  • Bukti kepemilikan harta: sertifikat, BPKB, rekening, saham, usaha
  • Tanggal dan cara perolehan tiap harta
  • Daftar utang bersama dan bukti pelunasannya
  • Bukti harta bawaan, hibah, atau warisan masing-masing pihak
Pembagian waris
  • Surat keterangan kematian pewaris
  • KTP, Kartu Keluarga, dan akta nikah pewaris
  • Akta kelahiran dan KTP seluruh ahli waris
  • Daftar harta peninggalan beserta bukti (sertifikat, BPKB, rekening, dan lainnya)
  • Surat wasiat atau hibah, bila ada
  • Catatan silsilah keluarga dan keterangan adat bila diperlukan
Perjanjian pranikah dan perkawinan campuran
  • KTP atau paspor kedua calon pasangan, dan akta kelahiran
  • Bukti status (akta cerai atau surat kematian pasangan sebelumnya, bila ada)
  • Daftar harta masing-masing calon pasangan
  • Draf kesepakatan pranikah, bila sudah ada
  • Untuk perkawinan campuran: paspor, izin tinggal, dan surat keterangan dari perwakilan negara asal sesuai ketentuan

Pidana

Sebagai korban atau pelapor
  • KTP
  • Kronologi kejadian secara tertulis (waktu, tempat, pelaku, urutan peristiwa)
  • Bukti: foto, video, pesan, rekaman, dokumen
  • Visum atau surat keterangan medis, bila ada luka atau gangguan kesehatan
  • Identitas terlapor dan nama saksi, bila diketahui
  • Bukti kerugian (nota, bukti transfer, taksiran)
  • Laporan atau pengaduan yang sudah dibuat, bila ada
Dipanggil atau diperiksa sebagai saksi, terlapor, atau tersangka
  • Surat panggilan, surat pemberitahuan, atau dokumen dari kepolisian atau kejaksaan (semua halaman)
  • KTP
  • Surat penetapan tersangka, penangkapan, atau penahanan, bila ada
  • Kronologi dari sudut pandang Anda secara tertulis
  • Bukti dan nama saksi yang meringankan
  • Surat kuasa khusus dari Anda atau keluarga untuk pendampingan
Tahap persidangan
  • Salinan surat dakwaan
  • Salinan berita acara pemeriksaan (BAP)
  • Daftar alat bukti dan barang bukti
  • Surat penetapan sidang atau panggilan sidang
  • Dokumen pembelaan: bukti, nama saksi, dan keterangan ahli bila ada

Perdata & Sengketa

Wanprestasi dan utang piutang
  • Perjanjian atau akta yang menjadi dasar hubungan hukum
  • Kuitansi, bukti transfer, dan invoice
  • Korespondensi (surat, email, pesan) antar para pihak
  • Surat teguran atau somasi yang sudah dikirim, bila ada
  • Dokumen jaminan (sertifikat, BPKB, fidusia), bila ada
  • Perhitungan tunggakan atau kerugian
  • Identitas dan alamat lengkap pihak lawan
Perbuatan melawan hukum dan ganti rugi
  • Kronologi peristiwa dan perbuatan yang dipersoalkan
  • Bukti perbuatan (foto, video, pesan, dokumen)
  • Bukti kerugian (nota, laporan, penilaian)
  • Identitas pihak yang dituju
  • Nama saksi
  • Dokumen dari instansi berwenang yang berkaitan, bila ada
Mediasi dan negosiasi
  • Perjanjian atau dasar sengketa
  • Ringkasan tuntutan dan hal yang bersedia Anda sepakati
  • Korespondensi dengan pihak lain
  • Identitas dan kewenangan wakil para pihak (surat kuasa bila diwakili)
Eksekusi putusan
  • Salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap
  • Dokumen yang menunjukkan putusan sudah final
  • Bukti objek eksekusi (sertifikat, daftar aset, alamat)
  • Korespondensi dengan pihak yang kalah, bila ada

Bisnis & Perizinan

Pendirian usaha (CV, PT, dan bentuk lain)
  • KTP dan NPWP seluruh pendiri dan pengurus
  • Pilihan nama usaha (beserta alternatif)
  • Alamat kegiatan usaha dan bukti penguasaannya (sertifikat atau perjanjian sewa)
  • Rencana kegiatan usaha (untuk penentuan klasifikasi usaha)
  • Susunan modal dan pemegang saham atau sekutu
  • Email dan nomor telepon yang aktif untuk pendaftaran
NIB dan perizinan usaha
  • KTP dan NPWP pemilik atau pengurus
  • Akta pendirian dan pengesahannya, bila berbadan hukum atau persekutuan
  • Klasifikasi kegiatan usaha dan lokasi
  • Bukti kesesuaian lokasi dengan tata ruang
  • Dokumen teknis sesuai jenis dan risiko usaha (misalnya izin bangunan atau lingkungan)
Peninjauan dan penyusunan kontrak
  • Naskah atau draf perjanjian yang akan ditinjau
  • Legalitas para pihak (KTP atau akta perusahaan)
  • Lampiran pendukung (proposal, daftar harga, spesifikasi)
  • Riwayat negosiasi dan hal yang sudah disepakati
Uji tuntas legal usaha
  • Akta dan perubahan, NIB, dan izin usaha
  • Perjanjian penting (sewa, kerja sama, pemasok, pelanggan)
  • Dokumen aset (sertifikat, BPKB, kepemilikan lain)
  • Dokumen ketenagakerjaan dan kewajiban pajak
  • Informasi perkara atau sengketa yang sedang berjalan

Investasi & WNA

Pendirian perusahaan penanaman modal asing (PMA)
  • Paspor atau identitas pemegang saham asing; untuk pemegang saham berbentuk perusahaan: dokumen pendirian beserta legalisasi dan terjemahan sesuai ketentuan
  • Rencana bidang usaha dan nilai investasi
  • Alamat usaha dan bukti penguasaan lokasi
  • Susunan pemegang saham, direksi, dan komisaris
  • NPWP dan dokumen identitas pengurus di Indonesia
Hak pakai atau sewa jangka panjang bagi WNA
  • Paspor dan dokumen izin tinggal, bila relevan
  • Sertifikat dan identitas pemilik objek
  • Draf perjanjian sewa atau pengikatan
  • Informasi kesesuaian tata ruang dan perizinan bangunan
  • Persetujuan pasangan pemilik atau pihak lain yang berhak, bila disyaratkan
Uji tuntas legal sebelum investasi
  • Seluruh dokumen objek: sertifikat, riwayat, PBB
  • Dokumen perizinan bangunan dan usaha yang sudah ada
  • Informasi tata ruang dan peruntukan
  • Informasi sengketa, jaminan, atau beban atas objek
  • Perjanjian yang sudah ditandatangani, bila ada

PTUN & Tata Usaha Negara

Gugatan pembatalan keputusan pejabat (izin, SK, penolakan)
  • Surat keputusan atau dokumen yang dipersoalkan (seluruh halaman dan lampiran)
  • Bukti kapan keputusan diterima atau diumumkan (amplop, tanda terima, pesan, tangkapan layar). Ini penting untuk menghitung tenggang waktu
  • Permohonan atau surat yang Anda ajukan sebelumnya, bila keputusan berupa penolakan atau pembiaran
  • Korespondensi dengan instansi penerbit keputusan
  • Bukti upaya administratif (keberatan atau banding administratif) beserta jawabannya, bila sudah ditempuh
  • Identitas penggugat (KTP, atau akta dan identitas pengurus bagi badan usaha)
  • Dokumen yang menunjukkan kepentingan Anda yang dirugikan
  • Surat kuasa khusus
Pembatalan sertifikat tanah
  • Sertifikat atau data sertifikat yang dipersoalkan
  • Bukti kepemilikan atau penguasaan Anda (sertifikat, alas hak, riwayat tanah)
  • Peta bidang atau gambar ukur, dan bukti PBB
  • Bukti kapan Anda mengetahui terbitnya sertifikat tersebut
  • Surat atau jawaban dari kantor pertanahan, bila sudah ada
  • Putusan atau dokumen perkara perdata yang berkaitan, bila ada
Sengketa kepegawaian
  • Surat keputusan pemberhentian, mutasi, atau sanksi disiplin
  • Bukti kapan keputusan diterima
  • SK pengangkatan, kartu pegawai, dan riwayat kepegawaian
  • Surat teguran dan berita acara pemeriksaan disiplin, bila ada
  • Bukti keberatan atau banding administratif beserta jawabannya
  • KTP dan surat kuasa khusus
Upaya administratif dan penundaan pelaksanaan keputusan
  • Keputusan yang akan atau sedang dipersoalkan
  • Surat keberatan atau banding administratif yang sudah atau akan diajukan, beserta bukti penerimaan
  • Dokumen yang menunjukkan kerugian segera jika keputusan dilaksanakan
  • Identitas pemohon dan surat kuasa

Tips menyiapkan dokumen

  • Untuk telaah awal, cukup kirim fotokopi, foto, atau pindaian dokumen. Dokumen asli baru diserahkan bila diperlukan dan ada kesepakatan.
  • Kumpulkan semua halaman dokumen, termasuk yang tampak tidak penting seperti lampiran dan catatan pinggir.
  • Susun kronologi singkat: siapa, kapan, apa yang terjadi, dan apa yang Anda inginkan.
  • Bila ada dokumen yang belum lengkap, tetap hubungi kami. Kami membantu menentukan mana yang perlu dicari lebih dulu.

Daftar ini bersifat umum. Syarat dapat berbeda menurut jenis perkara, pengadilan, kantor pertanahan, dan instansi terkait. Tim kami akan mengonfirmasi daftar final saat konsultasi awal.

Konsultasi

Butuh pendampingan hukum?

Sampaikan kebutuhan Anda. Kami akan membantu menjelaskan langkah awal yang dapat ditempuh.