Bidang Praktik

Pengacara Perdata & Sengketa

Perjanjian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa usaha, dan mediasi.

Gambaran

Sengketa perdata sering berawal dari perjanjian yang kurang jelas atau janji yang tidak ditepati. Banyak di antaranya dapat diselesaikan lebih cepat melalui somasi, negosiasi, atau mediasi di luar pengadilan; bila perlu, kami mendampingi hingga ke pengadilan.

Layanan yang kami berikan

  • Penyusunan dan penelaahan kontrak atau perjanjian, serta penilaian posisi hukum para pihak.
  • Somasi, negosiasi, dan mediasi sebagai upaya penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi).
  • Gugatan wanprestasi, termasuk perkara utang piutang.
  • Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).
  • Sengketa di bidang usaha antara pelaku usaha, mitra, atau pihak ketiga.
  • Pendampingan gugatan sederhana untuk perkara yang memenuhi syarat.
  • Pendampingan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dokumen formil menurut jenis kasus

Pilih jenis kasus Anda untuk melihat dokumen yang perlu disiapkan. Dokumen dasar sebagai klien ada di halaman Dokumen Klien.

Wanprestasi dan utang piutang
  • Perjanjian atau akta yang menjadi dasar hubungan hukum
  • Kuitansi, bukti transfer, dan invoice
  • Korespondensi (surat, email, pesan) antar para pihak
  • Surat teguran atau somasi yang sudah dikirim, bila ada
  • Dokumen jaminan (sertifikat, BPKB, fidusia), bila ada
  • Perhitungan tunggakan atau kerugian
  • Identitas dan alamat lengkap pihak lawan
Perbuatan melawan hukum dan ganti rugi
  • Kronologi peristiwa dan perbuatan yang dipersoalkan
  • Bukti perbuatan (foto, video, pesan, dokumen)
  • Bukti kerugian (nota, laporan, penilaian)
  • Identitas pihak yang dituju
  • Nama saksi
  • Dokumen dari instansi berwenang yang berkaitan, bila ada
Mediasi dan negosiasi
  • Perjanjian atau dasar sengketa
  • Ringkasan tuntutan dan hal yang bersedia Anda sepakati
  • Korespondensi dengan pihak lain
  • Identitas dan kewenangan wakil para pihak (surat kuasa bila diwakili)
Eksekusi putusan
  • Salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap
  • Dokumen yang menunjukkan putusan sudah final
  • Bukti objek eksekusi (sertifikat, daftar aset, alamat)
  • Korespondensi dengan pihak yang kalah, bila ada

Alur pendampingan

  1. Konsultasi awalAnda menjelaskan persoalan dan kami menelaah dokumen serta fakta awal.
  2. Analisis dan pilihanKami memaparkan pilihan langkah hukum, risikonya, dan kemungkinan biaya.
  3. KesepakatanBila Anda memutuskan melanjutkan, ruang lingkup dan biaya disepakati secara tertulis.
  4. PendampinganKami menjalankan langkah yang disepakati dan memberi kabar perkembangan secara berkala.

Pertanyaan yang sering diajukan

Wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, baik sama sekali, terlambat, maupun tidak sesuai kesepakatan.

Pada umumnya perkara perdata di pengadilan wajib melalui proses mediasi terlebih dahulu. Karena itu perundingan yang baik sejak awal sering menjadi bagian penting dari strategi.

PMH adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Pasal 1365 KUH Perdata). Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui gugatan.

Litigasi ditempuh melalui pengadilan, sedangkan non-litigasi dilakukan di luar pengadilan, misalnya melalui negosiasi atau mediasi. Jalur non-litigasi umumnya lebih cepat dan hemat biaya, tetapi hasilnya bergantung pada kesepakatan para pihak.

Untuk nilai perkara tertentu tersedia mekanisme gugatan sederhana yang prosesnya lebih ringkas. Kelayakannya perlu dicek sesuai batas dan syarat yang berlaku.

Informasi di halaman ini bersifat umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap kasus memiliki fakta yang berbeda; hasil tidak dapat dijanjikan.

Konsultasi

Butuh pendampingan hukum?

Sampaikan kebutuhan Anda. Kami akan membantu menjelaskan langkah awal yang dapat ditempuh.